Posts

Showing posts from August, 2011

DPR Gresik Minta Mobdin Lagi!!

Yang 42 Unit Saja Belum Terselesaikan..
GRESIK. Tidak berlebihan jika DPRD Gresik disebut kemaruk. Belum juga mobil dinas yang mereka ajukan untuk setiap anggota terealisasikan, mereka sudah mengajukan anggaran untuk mobdin lagi.

Keinginan anggota dewan yang sudah kenyang fasilitas itu terungkap dalam pembahasan PAK(perubahan anggaran keuangan) APBD 2011 oleh badan anggaran bersama tim anggaran di Malang akhir pekan lalu. Salah seorang sumber mengungkapkan, tambahan mobdin itu ditunjukan kepada anggota yang belum kebagian jatah kendaraan.

Sebelumnya, pada APBD 2011 yang sudah digedok, pengadaan mobdin dewan diberi plafin Rp 170-an juta per unit. Angka itu menggunakan asumsi bahwa yang dibeli adalah mobil Nissan Grand Livina.

Karena dewan minta ganti dengan Terios anggaran tersebut tidak cukup sebab berdasarkan standar LKPP (Lembaga Kebijakan  Pengadaan Barang) yang telah diterima tim pengadaan barang, harga Terios tipe TX 192,5 juta.

Dalam pembahasan itu penambahan plavon anggaran dila…

Pemerintahan Indonesia

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi. Keanggotaan MPR berubah setelah Amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2004. Seluruh anggota MPR adalah anggota DPR, ditambah dengan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).[25] Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabata…

Kinerja DPR 2011

DPR mulai cari alasan atau dalil untuk mengantisipasi sorotan publik atas kinerjanya  dalam soal legislasi yang menjadi tugas pokoknya. Hal itu setidaknya bisa ditangkap dari apa yang dinyatakan Teguh Juwarno Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI (antara,4/8/11), yang pada intinya menurut  Teguh target program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI masa persidangan 2011 sebanyak 70 RUU sangat tinggi segingga sulit dicapat. Alasan yang dikemukakan Teguh Juwarno itu bisa dikatakan tidak logis karena DPR sendiri yang menetapkan bersama dengan pemerintah sebagaimana yang dituangkan dalam Proglegnas  2010-2014. Lalu mengapa sekarang dikatakan sebagai suatu target yang sangat sulit dicapai ?

Jika kita surut kebeberapa tahun belakangan, maka ada sebenarnya yang kurang dari kenerja DPR periode 2009-2014, terkait perhatiannya dan pengelolaan fungsi legislasi sebagai tugas pokoknya. Dalam catatan kita, pada periode 2010 DPR hanya menyelesaikan 13 buah RUU menjadi UU dari 70 buah yang d…

Definisi Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahanmenurut Drs Musenaf adalah :
1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan kesrasian kedalam hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentinganya diwakili dinas itu.


2. Suatu ilmu pengetahuan  yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang di perintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan

Nazaruddin Akan Ditangkap

JAKARTA - Mabes Polri masih terus berupaya memburu buronan kasus suap Wisma Atlet SEA Games M Nazaruddin. Polri hingga saat ini belum mendapatkan kabar perkembangan dari tim mengenai eks bendahara umum Demokrat tersebut.

"Tim masih bekerja ya. Belum ada (perkembangan) dari sana," demikian disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam ketika dikonfirmasi, Senin (1/8/2011).

Meski posisi Nazaruddin sudah diketahui, Anton enggan membeberkannya. Namun yang pasti dia berharap kerja tim dapat secepatnya membuahkan hasil.

"Tim ini kan masih bekerja, sabar ya, kita tunggulah informasinya," tutup Anton.

Sebagaimana diketahui, perburuan Nazaruddin terus berlangsung. Sedikitnya tiga tim aparat penegak hukum terus bergerak memburu mantan bendahara umum Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Kabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Sutarman menyakini Nazaruddin berpindah-pindah negara menggunakan paspor palsu. Sebab paspornya telah dicabut dan apabila memaksakan menggunaka…