Muhammad Luthfil Hakim

(Memperingati Hari Anti Korupsi) Persoalan bangsa terbesar saat ini adalah kejahatan korupsi – Kompas, 27 November 2013 Hari anti korupsi yang jatuh setiap tanggal 9 Desember nampaknya kini hanya menjadi ajang selebrasi belaka, hal ini tercermin dari bagaimana semakin maraknya aksi refleksi hingga aksi yang berujung anarkis yang terjadi dihari ini. Ini merupakan bentuk kemarahan dan keprihatinan oleh semakin maraknya tindak perilaku korupsi yang menggelegar diseantero negri. Seperti di Makassar aksi hari anti korupsi diperingati oleh para mahasiswa dengan melakukan aksi yang berujung bentrok oleh aparat sampai waktu malam. Begitu pula di Malang, aksi yang dilakukan oleh PMII sebagai barometer gerakan mahasiswa di Kota Malang melakukan aksi long march dari stadion gajayana sampai balai kota malang. Namun, semaraknya aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat ini tidaklah dibarengi dengan semakin berkurangnya tindak korupsi di Indonesia. Semarak hari anti korupsi di ...

JAKARTA - Mabes Polri masih terus berupaya memburu buronan kasus suap Wisma Atlet SEA Games M Nazaruddin. Polri hingga saat ini belum mendapatkan kabar perkembangan dari tim mengenai eks bendahara umum Demokrat tersebut. "Tim masih bekerja ya. Belum ada (perkembangan) dari sana," demikian disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam ketika dikonfirmasi, Senin (1/8/2011). Meski posisi Nazaruddin sudah diketahui, Anton enggan membeberkannya. Namun yang pasti dia berharap kerja tim dapat secepatnya membuahkan hasil. "Tim ini kan masih bekerja, sabar ya, kita tunggulah informasinya," tutup Anton. Sebagaimana diketahui, perburuan Nazaruddin terus berlangsung. Sedikitnya tiga tim aparat penegak hukum terus bergerak memburu mantan bendahara umum Partai Demokrat itu. Sebelumnya, Kabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Sutarman menyakini Nazaruddin berpindah-pindah negara menggunakan paspor palsu. Sebab paspornya telah dicabut dan apabila memaksakan m...

Survei Kemitraan memperlihatkan, lembaga legislatif menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup dibandingkan lembaga yudikatif dan eksekutif.  Hasil survei tersebut menyebutkan korupsi legislatif sebesar 78%, eksekutif 32% dan Yudikatif 70%. Survei yang dilakukan pada 2010 dengan metode targetted (meminta pendapat orang tertentu yang berkompeten untuk menilai di lembaga masing-masing) ini dilakukan di 27 provinsi di Indonesia. Target responden adalah anggota parlemen, masyarakat, kalangan pemerintah, akademisi dan media massa. "Yang kami survei bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang memang tahu dan paham soal instansi yang disurvei," ujar Spesialis Pendidikan dan Pelatihan Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia Laode Syarif. Menurut Laode, tingginya korupsi di lembaga tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain, tidak ada program antikorupsi yang holistik. Selain itu, tidak ada komitmen yang serius dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif untuk me...