Mengkritisi Good Governance Dalam Pandangan Etika Pemerintahan



Mengkritisi Good Governance Dalam Pandangan Etika Pemerintahan
OLEH: MUHAMMAD LUTHFIL HAKIM
Melihat kondisi Birokrasi Indonesia saat ini kita akan dihadapkan pada sebuah permasalahan yang tak kunjung memiliki penyelesaian akhir, berbagai permasalahan bisa diperumakan sebagai penyakit akut yang selalu menghinggapi tubuh dari birokrasi, dengan seiring berjalanya waktu masih belum obat atau formula penawar yang mampu mengatasi penyakit yang menghinggapi.

Dalam tulisan ini hendak mencoba untuk menganalisa kritis terkait dengan konsep Good Governnance yang hari ini memang menjadi sebuah sistem yang selalu diwacanakan sebagai konsep terbaik, sebagai konsep tata kelola yang baik. Sebagaimana penamaanya dengan menyebutkan nama Good yang berarti baik konsep ini menjadi sebuah konsep yang elu-elukan dalam wajah birokrasi Indonesia. Hal ini terbukti dengan dipakainya konsep ini dalam tata aturan negara kita, sebagaimana konsep Good Governance (GG) ini dijabarkan konsepnya dalam UU. No. 25 Th. 2005 tentang pelayanan publik. Penekanan Undang-Undang ini yang memakai penjabaran konsep GG dipertegas oleh  Fadillah Putra dalam jurnalnya “Meni(a)nggalkan Ide Good Governance Dalam Rangka Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Egaliter dan Inovatif”;
“...Ideologi good governance  itu sediri yang telah dikatakan terang-terangan sebagai dasar pijak dari UU No 25 tahun 2009 ini”.[1]
dalam Undang-Undangnya sendiri pada Pasal 1 menyebutkan aktor-aktor pelayan publik tak lebih dari tiga garis besar yaitu lembaga institusi negara, korporasi dan independen. Dari apa yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang tersebut sudah bisa kita singkornisasikan sebagaimana konsepsi GG yang memang menghendaki adanya tiga pemeran utama dalam pelayanan publik yaitu adanya Pemerintah, swasta dan masyarakat.[2]

SELANJUTNYA DOWNLOAD DISINI..... CLICK HERE(UVIPRESS)


[1] Fadillah Putra, “Meni(a)nggalkan Ide Good Governance Dalam Rangka  Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Egaliter dan Inovatif”. 2009. Hal.1
[2] Dijabarkan secara definitif oleh Bank Dunia bahwa konsepsi Good Governance meliputi, Pemerintah sebagai aktor yang memanjemen pemerintahan yang memiliki relasi dengan pasar dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan... ..dalam jurnal Eko Prasojo dan Teguh kurniawan, “Reformasi Birokrasi dan Good Governance: kasus best practises sejumlah daerah di Indonesia”. Fisip UI. Hal. 4

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

LPJ Divisi Pendidikan Penalaran HIMAP

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIVISI PENDIDIKAN PENALARAN HIMPUNAN MAHASISWA ILMU PERMERINTAHAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA                 Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan – Pramoedya Ananta Toer (Bumi Manusia) Selayang Pandang                 Untaian kalimat dari seorang sastrawan besar tersebut kiranya adalah seesuatu hal yang sangat pantas kami anggap untuk mengawali lembar pertanggung jawaban ini. Seperti apa yang dituliskan oleh Pram dalam kutipan tersebut, beliau memberikan pesan agar sebagai generasi terpelajar kita harus mampu berperilaku adil dalam segala hal. Salah satunya ialah ilmu, Kekuatan ilmu pengetahuan yang kita miliki kiranya harus mampu bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Read more » (lanjutan halaman) >>

Tugas Etika Pemerintahan B.IPM 3

FORMAT WORD (DOC.) BISA JUGA DI DOWNLOAD DISINI:  http://www.ziddu.com/download/20646465/tugasutsetikamasediB.IPM3.rtf.html Jurusan          : Ilmu Pemerintahan Mata Kuliah : Etika Pemerintahan                                                            Dosen              : Edy Ariansyah, S.IP., M.Si Sifat                : Take Home dan diketik Dikumpulkan hari Rabu, 24 Oktober Melalui Ketua Kelas. 1.     Jelaskan apa yang Saudara ketahui tentang Etika Pemerintahan ? 2.     Jelaskan menurut Saudara: a.        Hubungan  Hukum dengan Etika Pemerintahan ? b.       Apakah kalau sudah sesuai dengan hukum berarti dengan sendirinya sesuai dengan etika ? c.        Apakah kalau sesuai dengan etika dengan sendirinya akan sesuai dengan hukum? 3.     Jelaskan ! a.        Kenapa orang melanggar Hukum b.       Kenapa orang melanggar Etika 4.     Bagaimana pendapat Saudara tentang pelaksanaan hukum dan etika di Indonesia ? 5.     Jelaskan menurut Saudara nilai-nilai E
Read more » (lanjutan halaman) >>

“Semangat Kemerdekaan Menuju Pesta Demokrasi Jatim”

Image
“Semangat Kemerdekaan Menuju Pesta Demokrasi Jatim” * oleh: Muhammad Luthfil Hakim (Peneliti di DPP HIMAP Universitas Brawijaya) “Demokrasi telah disesaki oleh jargon yang terkuras maknanya. Kemiskinan dan bencana menjadi komoditas politik. Janji-janji ideal dikalahkan oleh lobi para cukong” –Donny Gahral Memasuki bulan Agustus tahun ini Jawa Timur akan dihadapkan pada beberapa agenda besar, diantaranya adalah Hari Raya idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada tanggal 9, dan agenda 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia lalu akan ditutup pesta demokrasi pemilihan Gubenur dipenghujung bulan. menghadapi tiga agenda tersebut tentunya masyarakat Jawa Timur harus mulai bersiap-siap atas segala kemungkinan yang akan terjadi, sebut saja kemungkinan harga barang pokok yang mulai naik hingga pada kemungkinan aksi bentrok di pesta demokrasi nanti. Tentunya kita tidak mengharapkan hal itu terjadi tapi alangkah baiknya jika sejak dini kita sudah was-was akan kemungkinan buruk yang terja
Read more » (lanjutan halaman) >>