Muhammad Luthfil Hakim

Berikut adalah draft proposal skripsi saya, mohon untuk dikritisi yah :) Download lewat ziddu.com klik disini Download lewat 4shared.cm klik disini terima kasih semoga dapat bermanfaat :)

semoga buku ini bisa bermanfaat kedepannya bagi nusa dan bangsa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersusah payah, bergotong royong, dan bahu membahu demi sebuah karya.  HIDUP MAHASISWA!!  Merdeka! Download Mahasiswa di Persimpangan Jalan  

“ Perjalanan Pelayanan Publik di Daerah Pemekaran Provinsi Papua Barat” (Muhammad Luthfil Hakim, Mei 2014) 1.1 Latar Belakang             Pemekaran daerah merupakan sebuah perwujudan atas kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang bertujuan pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Hal ini menjadi sebuah inisiatif dari orde reformasi, karena sepanjang rezim orde baru berkuasa pembangunan cenderung terpusat.Pembangunan terpusat menjadi sebuah masalah besar ketika kebijakan mengenai kesejateraan masyarakat hanya dirasakan oleh sebagian penduduk saja, utamanya Jawa dan Bali.Hasilnya, penduduk yang bermukim di daerah luar Jawa dan Bali sebagaian besar belum mendapatkan dampak positif dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Papua Barat, berada di wilayah timur Indonesia, Papua Barat yang memiliki alam eksotis masih sangat tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah disekitar Jawa dan Bali. Padahal jelas pada alinea keempat dalam pembuka

“Wacana Pemilu Serentak 2019” (oleh: M Luthfil Hakim) Pengantar Dewasa ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan baru perihal pemilu serentak (23 Januari 2014). Dalam putusannya tersebut, MK mengabulkan permohonan dari pemohon yang meninjau adanya beberapa pasal dalam undang-undang (UU) yang inskonstitusional dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Alhasil, MK memberikan sebuah keputusan berupa penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu selanjutunya. [1] Keputusan ini membawa banyak perdebatan publik, dikarenakan banyak publik yang menjustifikasi keputusan tersebut, dan di satu sisi banyak pula publik yang kontra dengan putusan MK tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah analisis kritis yang mampu menganalisa keputusan MK tersebut dari sudut pandang politik. Sudut pandang politik dirasa sebagai pisau analisa yang tepat oleh karena dalam perdebatan ini pemilu merupakan sebuah agenda yang syarat dengan nilai-nilai politis.

Pancasila dan Kobaran Api Kebangkitan Jika sedang berada pada Hari Kebangkitan Nasional, saya selalu teringat akan satu hal yang selalu membekas dalam ingatan saya. Yaitu analogi hari kebangkitan yang disampaikan oleh Daoed Joesoef dalam suatu artikel berjudul Hari Kebangkitan Nasional yang diterbitkan oleh Harian Kompas. Daoed Joesoef menuliskan bahwa “Jika katak tercemplung ke dalam baskom berisi air mendidih, langsung melompat ke luar, maka ia selamat. Jika tercemplung ke dalam baskom berisi air dingin dan air berangsur-angsur dipanaskan, ia akan tetap berenang ria di baskom, merasa kebutuhan alaminya diperhatikan, sampai akhirnya mati sebagai rebusan konyol, sebab ketika sadar bahwa air semakin mendidih, ia tidak kuasa lagi melompat ke luar dari baskom karena kekuatannya sudah habis dikuras gerakan renang ria”. Menurut Daoed Joesoef nasib kita akan sama dengan keadaan katak dalam kasus kedua itu, terbuai oleh kekeliruan dari kebijakan penguasa negeri di hampir semua bida

Mengerti filsafat membutuhkan banyak waktu. Waktu untuk berfilsafat adalah waktu untuk membingkai sebuah perjalanan dalam kehidupan. Sehingga untuk mengetahui akan makna sebuah perjalanan kehidupan, manusia dituntut untuk berfilsafat sepanjang hidupnya.Meskipun beberapa orang mati gara-gara filsafat. Beberapa diantaranya adalah Copernicus, Galileo, Hypatia, Tan Malaka dan Socrates.