Kasus Bank Century
Gelombang protes atas skandal Bank Century kian marak dan mulai menyudutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini terpilih sebagai wakil presiden, Boediono. Diprediksi gerakan massa ini akan terus berlangsung sampai pasca Lebaran mendatang. Ke mana kira-kira dampak politiknya?
Para pengamat politik melihat, serangkaian unjuk rasa mahasiswa dan aksi massa itu menunjukkan bahwa skandal Bank Century menjadi keprihatinan yang mendalam bagi publik. Aksi massa itu umumnya mengharapkan respon Presiden SBY agar bertindak adil, tegas, dan memihak kepentingan rakyat.
Bagaimanapun, ketidakprofesionalan Sri Mulyani (KSSK) dan Boediono (BI) menjadi sasaran aksi demo itu. Karenanya, kata praktisi hukum Tisnaya Kartakusuma, sulit rasanya bila Presiden SBY terus berdiam diri, sebab ia juga terkena dampak politiknya. Para demonstran menginginkan Presiden tak bersikap ambivalen, apalagi ragu-ragu dalam mendorong penegak hukum untuk bertindak tegas.
Advokad yang juga pengamat politik jebolan Universitas Sorbonne Paris itu memang beralasan. Apalagi pengamat ekonomi Iman Sugema juga menilai, kasus ini bukan hanya terfokus soal keuangan Bank Century lagi, tapi sudah memasuki ranah politik dan hukum. Iman mencium bau skandal yang amat kental.
Nampak jelas kasus 'penyelamatan' Bank Century terus memicu pertanyaan. Sebab, negara harus menanggulangi kejahatan pidana pemilik bank, yaitu Robert Tantular, yang terlibat penggelapan uang nasabah dengan jumlah yang tak kecil. Di samping itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono juga dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Banyak misteri yang harus diungkap dalam kasus penyelamatan Bank Century.
Kurang dari 24 jam ini, Sri Mulyani telah dihadang oleh dua unjuk rasa. Setelah mantan nasabah Bank Global menggelar unjuk rasa menuntut agar dana simpanannya dikembalikan, Senin (7/9) pagi, kemudian Jaringan Mahasiswa Anti Korupsi juga menuntut agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya karena dianggap bertanggung jawab atas skandal Bank Century.
Puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung Departemen Keuangan itu mempertanyakan penyelamatan Bank Century. Mereka mempertanyakan mengapa untuk sebuah bank kecil dengan aset kecil harus dikucurkan dana yang begitu besar?
Sejauh ini sudah sembilan organisasi mahasiswa ekstrakampus turut menuntut agar Sri Mulyani dan Boediono bertanggung jawab terhapad kasus Bank Century. Mereka adalah HMI, PPIMM, PB, PMKRI, GMKI, Hikmah Budhi, Kammi Pusat, PB PMII, GMNI, dan KMHDI.
Mereka mendesak, pihak-pihak yang secara langsung mengambil keputusan untuk membail-out itu harus mempertanggungjawabkan putusannya. Dalam hal ini adalah Gubernur Bank Indonesia, Menkeu, dan ketua komisioner LPS yang harus mempertanggungjawabkan.
Selain menuntut Sri Mulyani mundur dari jabatannya, unjuk rasa ini juga menuntut empat poin lainnya, yakni mendesak Presiden SBY bersikap tegas dan transparan, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus Bank Century, mendesak KPK memeriksa Sri Mulyani dan jajaran Bank Indonesia, serta mendesak Polri mendukung KPK dalam menuntaskan kasus skandal Bank Century.
Anggota DPR Komisi XI, Natsir Mansyur, bahkan terus mendesak Presiden SBY untuk menonaktifkan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga dijabat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya, kasus Century yang dinilai sebagai bank gagal, masih disuntik dana hingga Rp 4 triliun lebih.
Menurut Natsir Masyur, lebih bagus Ketua KSSK yang juga dijabat oleh Menteri Keuangan harus dinonaktifkan. Hanya satu orang yang bisa melakukan itu, yakni Presiden SBY.
Para analis politik menduga, Sri Mulyani dan Boediono akan meminta dukungan IMF dan AS untuk melobi Presiden SBY dalam menghadapi tekanan politik dalam negeri akibat skandal Bank Century. Namun tarik-ulur ini dikhawatirkan akan membuat perseteruan terkait isu Century ini makin membesar dan melebar.
Dukungan IMF dan AS bukannya hal yang mustahil. Tapi langkah itu justru akan makin membakar semangat mahasiswa dan civil society untuk menekan SBY!
Para pengamat politik melihat, serangkaian unjuk rasa mahasiswa dan aksi massa itu menunjukkan bahwa skandal Bank Century menjadi keprihatinan yang mendalam bagi publik. Aksi massa itu umumnya mengharapkan respon Presiden SBY agar bertindak adil, tegas, dan memihak kepentingan rakyat.
Bagaimanapun, ketidakprofesionalan Sri Mulyani (KSSK) dan Boediono (BI) menjadi sasaran aksi demo itu. Karenanya, kata praktisi hukum Tisnaya Kartakusuma, sulit rasanya bila Presiden SBY terus berdiam diri, sebab ia juga terkena dampak politiknya. Para demonstran menginginkan Presiden tak bersikap ambivalen, apalagi ragu-ragu dalam mendorong penegak hukum untuk bertindak tegas.
Advokad yang juga pengamat politik jebolan Universitas Sorbonne Paris itu memang beralasan. Apalagi pengamat ekonomi Iman Sugema juga menilai, kasus ini bukan hanya terfokus soal keuangan Bank Century lagi, tapi sudah memasuki ranah politik dan hukum. Iman mencium bau skandal yang amat kental.
Nampak jelas kasus 'penyelamatan' Bank Century terus memicu pertanyaan. Sebab, negara harus menanggulangi kejahatan pidana pemilik bank, yaitu Robert Tantular, yang terlibat penggelapan uang nasabah dengan jumlah yang tak kecil. Di samping itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono juga dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Banyak misteri yang harus diungkap dalam kasus penyelamatan Bank Century.
Kurang dari 24 jam ini, Sri Mulyani telah dihadang oleh dua unjuk rasa. Setelah mantan nasabah Bank Global menggelar unjuk rasa menuntut agar dana simpanannya dikembalikan, Senin (7/9) pagi, kemudian Jaringan Mahasiswa Anti Korupsi juga menuntut agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya karena dianggap bertanggung jawab atas skandal Bank Century.
Puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung Departemen Keuangan itu mempertanyakan penyelamatan Bank Century. Mereka mempertanyakan mengapa untuk sebuah bank kecil dengan aset kecil harus dikucurkan dana yang begitu besar?
Sejauh ini sudah sembilan organisasi mahasiswa ekstrakampus turut menuntut agar Sri Mulyani dan Boediono bertanggung jawab terhapad kasus Bank Century. Mereka adalah HMI, PPIMM, PB, PMKRI, GMKI, Hikmah Budhi, Kammi Pusat, PB PMII, GMNI, dan KMHDI.
Mereka mendesak, pihak-pihak yang secara langsung mengambil keputusan untuk membail-out itu harus mempertanggungjawabkan putusannya. Dalam hal ini adalah Gubernur Bank Indonesia, Menkeu, dan ketua komisioner LPS yang harus mempertanggungjawabkan.
Selain menuntut Sri Mulyani mundur dari jabatannya, unjuk rasa ini juga menuntut empat poin lainnya, yakni mendesak Presiden SBY bersikap tegas dan transparan, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus Bank Century, mendesak KPK memeriksa Sri Mulyani dan jajaran Bank Indonesia, serta mendesak Polri mendukung KPK dalam menuntaskan kasus skandal Bank Century.
Anggota DPR Komisi XI, Natsir Mansyur, bahkan terus mendesak Presiden SBY untuk menonaktifkan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga dijabat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya, kasus Century yang dinilai sebagai bank gagal, masih disuntik dana hingga Rp 4 triliun lebih.
Menurut Natsir Masyur, lebih bagus Ketua KSSK yang juga dijabat oleh Menteri Keuangan harus dinonaktifkan. Hanya satu orang yang bisa melakukan itu, yakni Presiden SBY.
Para analis politik menduga, Sri Mulyani dan Boediono akan meminta dukungan IMF dan AS untuk melobi Presiden SBY dalam menghadapi tekanan politik dalam negeri akibat skandal Bank Century. Namun tarik-ulur ini dikhawatirkan akan membuat perseteruan terkait isu Century ini makin membesar dan melebar.
Dukungan IMF dan AS bukannya hal yang mustahil. Tapi langkah itu justru akan makin membakar semangat mahasiswa dan civil society untuk menekan SBY!
Comments
Post a Comment