Search This Blog

“Wacana Pemilu Serentak 2019” (oleh: M Luthfil Hakim) Pengantar Dewasa ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan baru perihal pemilu serentak (23 Januari 2014). Dalam putusannya tersebut, MK mengabulkan permohonan dari pemohon yang meninjau adanya beberapa pasal dalam undang-undang (UU) yang inskonstitusional dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Alhasil, MK memberikan sebuah keputusan berupa penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu selanjutunya. [1] Keputusan ini membawa banyak perdebatan publik, dikarenakan banyak publik yang menjustifikasi keputusan tersebut, dan di satu sisi banyak pula publik yang kontra dengan putusan MK tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah analisis kritis yang mampu menganalisa keputusan MK tersebut dari sudut pandang politik. Sudut pandang politik dirasa sebagai pisau analisa yang tepat oleh karena dalam perdebatan ini pemilu merupakan sebuah agenda yang syarat dengan nilai-nilai politis.

Perjalanan Pelayanan Publik di Daerah Pemekaran Provinsi Papua Barat

July 06, 2014

“ Perjalanan Pelayanan Publik di Daerah Pemekaran Provinsi Papua Barat” (Muhammad Luthfil Hakim, Mei 2014) 1.1 Latar Belakang Pemekaran daerah merupakan sebuah perwujudan atas kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang bertujuan pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Hal ini menjadi sebuah inisiatif dari orde reformasi, karena sepanjang rezim orde baru berkuasa pembangunan cenderung terpusat.Pembangunan terpusat menjadi sebuah masalah besar ketika kebijakan mengenai kesejateraan masyarakat hanya dirasakan oleh sebagian penduduk saja, utamanya Jawa dan Bali.Hasilnya, penduduk yang bermukim di daerah luar Jawa dan Bali sebagaian besar belum mendapatkan dampak positif dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Papua Barat, berada di wilayah timur Indonesia, Papua Barat yang memiliki alam eksotis masih sangat tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah disekitar Jawa dan...