ANALISA APBN 2012 DAN 2013 YANG DINILAI MASIH BELUM BERPIHAK PADA RAKYAT
Kebijakan fiskal
seperti penyusunan APBN sangatlah menentukan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa
dan bernegara dalam kurun waktu tahunan, apabila APBN dirasa banyak ketimpangan
dan tidak efektif maka yang akan dirugikan bukan hanya masyarakat melainkan
pula semua elemen yang ada dalam negara, meski APBN disusun untuk jangka waktu
setahun namun bila terjadi sebuah ketimpangan dan berdampak terhadap sebuah
krisis perekonomian maka dampaknya akan bertahun-tahun. Bahkan sesuai dengan
hasil berita Kompas menyebutkan bahwa kebijakan fiskal mengenai APBN
menyebabkan sebuah hidup matinya seseorang,[1]
hal ini terjadi banyak terjadi di sejumlah daerah yang minim infrastruktur
kesehatan, disana banyak masyarakat yang meninggal ketika jatuh sakit dan
sedang mengalami kondisi kritis tanpa pengobatan medis lebih lanjut.
Selain
itu peran fungsi APBN yang sangat vital adalah menumpas kemiskinan yang ada di
Indonesia, jika APBN disusun masih belum menghasilkan sebuah dampak yang
signifikan terkait penumpasan kemiskinan di Indonesia maka APBN yang disusun
dinilai tidak pro-rakyat. Hal ini terbukti sebagaimana data yang dilaporkan
oleh Kompas diatas dengan narasumber
Ahmad Erani yang menyebutkan bahwa APBN 2012-2013 yang masih belum berpihak
para rakyat.
Selama
ini penyusunan APBN lebih banyak terkuras pada kegiatan yang membiayai kegiatan
mengikat, seperti belanja pegawai pemerintah pusat, subsidi energi, dan
transfer daerah yang sekitar 70 persenya habis untuk belanja pegawai daerah,
dan membayar utang[2].
Hal ini tentunya sangat bertolak balik dengan kebutuhan yang masyarakat
Indonesia yang membutuhkan sarana infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan primer
yang memadai seperti pendidikan dan kesehatan. Habisnya alokasi anggaran untuk
pegawai juga dinilai tidak efektif karena selama ini pemerintah sendiri masih
belum mampu menyuguhkan sebuah pelayanan yang prima terkait fungsi mereka
sebagai pelayan publik, kebanyakan uang yang dialokasikan untuk kegiatan
birokrasi hanya untuk kepentingan belaka, dan berujung pada tindakan korupsi
yang saat ini sudah lumrah terjadi di tataran lembaga birokrasi pemerintah
Indonesia. Sebagaimana semestinya uang APBN yang bersumber dan alokasinya harus
ditujukan kepada masyarakat malah tidak dilaksanakan dengan baik.
SELENGKAPNYA SILAHKAN DOWNLOAD DI : SINI (UVI PRESS)
Comments
Post a Comment