Sistem Politik Demokrasi Indonesia

Pada saat ini bangsa kita sedang menghadapi reformasi mungkin terlalu jauh, begitu banyak orang yang mengeluh ketika transisi rezim lama untuk sebuah rezim yang lebih demokratis berakhir.

Sambil menunggu berlalunya masa transisi, hal ini membantu kita melihat saat di mana indikator yang dapat membimbing kita menuju demokrasi.

Demokrat sistem dapat diukur, antara lain, peran partai politik dan standar kinerja politik. Apa kesan bahwa politik? Ada tiga standar penampilan yang partisipasi warga negara dalam pemilihan, stabilitas pemerintahan dan keamanan ketertiban umum.

Partisipasi warga dalam pemilihan

Partisipasi warga negara dalam pemilihan kompetitif adalah karakteristik khusus yang membedakan politik demokratis dari nondemokratis politik. Partisipasi penuh dari warga negara tidak hanya memperkuat legitimasi sistem politik demokrasi, tetapi juga membantu mencegah terjadinya kekerasan politik dan munyalurkannya menjadi kompetisi biasa. Beberapa faktor partisipasi pemilihan antara lain:

Jumlah partisipasi.

Jumlah peserta pemilu hanya satu bentuk partisipasi dalam proses politik. Partisipasi dalam sistem demokrasi juga bisa dilakukan dalam format lain seperti diskusi tentang isu-isu yang hangat, dalam kampanye mobilisasi massa, upaya kolektif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan komunikasi dengan pejabat pemerintah. Berbagai bentuk partisipasi manyebabkan jumlah peserta dalam pemilu bukanlah satu-satunya indikator partisipasi politik yang tinggi dan rendah. Bahwa peserta pemilu rendah di AS, Swiss, Turki dan Jamaika sababnya.

Arti Seleksi.

Pemilihan menjadi berarti jika perubahan administrasi berdasarkan ketentuan bahwa partai yang menang untuk menggantikan pihak yang dikalahkan di kooptasi seperti di Amerika. Namun, tidak berarti bahwa tidak ada perubahan pemerintahan adalah cermin dari negara tidak demokratis. Ini mungkin bahwa pihak-pihak tertentu seperti LDP di Jepang terus memerintah. Hal ini dapat terjadi karena kepercayaan dalam LDP sangat tinggi, sehingga pemilihan pihak lain akan menimbulkan keraguan di pihak massa pemilih.

Stabilitas dan Efektivitas Pemerintah.

Stabilitas pemerintahan parlementer diukur oleh apakah ada perubahan komposisi partai politik di kabinet dan juga Perdana Menteri tidak berhenti secara paksa. Stabilitas diukur dari kontinuitas pemerintahan presiden meskipun perubahan kabinet presiden. Akhir aturan adalah jika ada seleksi, atau masuk atau keluar dari sebuah partai dari kabinet, intervensi militer.

Efektivitas dari sistem parlementer lebih mudah diukur daripada sistem presidensiil. Dalam sistem parlementer, selama mayoritas parlemen tetap dikuasai oleh kabinet, pemerintah stabil. Dilihat dari ukuran ini, AS bukan milik pemerintahan yang efektif. Karena Kongres yang dikendalikan oleh pihak lawan dalam jangka panjang.



Politik Pemeliharaan Order:

Dalam rezim non-demokratis sangat sedikit kesempatan untuk mengoreksi pemerintah. Kritik dibatasi dalam bentuk petisi atau hanya harus dilakukan oleh elit tertentu. Sementara itu, konflik dan ketegangan politik cenderung ditekan semaksimal mungkin hingga mencapai titik terendah. Jika perlu, gunakan kekerasan untuk melancarkan penekanan tersebut.

Dalam sistem demokratis koreksi, konflik dan perbedaan pendapat disalurkan melalui lembaga pemilihan. Jadi koreksi pemerintah melalui pemilu dapat dilakukan secara resmi oleh setiap warga negara dewasa.

Ukuran kegagalan tatanan politik.

Kegagalan tatanan politik dapat diukur, antara lain, indikator kerusuhan (kerusuhan), mortalitas (kematian) dan keterlambatan pemerintah demokratis.

Kerusuhan adalah sejumlah besar warga bertindak di luar perencanaan dan kontrol tanpa merusak barang penduduk. Amerika dan India milik tertihggi peringkat dalam hal kerusuhan. Kematian dapat terjadi karena kerusuhan atau berseniata teroris. India dan Filipina menduduki peringkat teratas dalam hal kematian karena kekerasan politik.

Penundaan / penghapusan sistem demokrasi dapat terjadi karena intervensi militer, atau jika ada kegiatan politik dilarang oleh pemerintah atau pencabutan hak-hak sipil oleh rezim yang berkuasa.

Demokrasi bekerja dengan baik di negara-negara yang penduduknya kecil, dengan tingkat tinggi pembangunan ekonomi dan homogenitas etnis. Sebaliknya, negara-negara besar yang lebih diwarnai dengan kerusuhan dan kematian akibat kekerasan politik. Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan miskin pada umumnya kekerasan politik terlalu banyak dan kematian, tingkat partisipasi yang rendah dan pemerintah tidak stabil.



Keterlibatan Warga Negara

Wajib memilih dan jumlah pemilih negara demokratis yang melaksanakan kewajibannya kepada warga negaranya memilih disertai dengan hukuman yang meragukan adalah Australia, Belgia, Belanda, Venezuela dan Costa Rica. Di negara-negara ini mengakibatkan jumlah pemilih cor kewajiban mereka jauh lebih tinggi daripada negara-negara yang tidak memerlukan warga negara untuk memilih seperti Amerika misalnya. Sebaliknya Belanda yang mencoba untuk menghapus ketentuan-ketentuan ini menderita berkurangnya jumlah pemilih. Sementara Uruguay dengan mengeluarkan suara pemilih wajib mendapatkan hasil lebih dari sebelumnya.

Mobilisasi Partai

Di Eropa hubungan antara kelompok-kelompok di msyarakat dengan partai politik mempengaruhi jumlah pemilih dalam pemilu. Sebagai contoh, petani lebih percaya diri dengan pemerintah didominasi oleh partai "Rakyat". Sementara para pekerja lebih cenderung untuk memilih pemerintah partai "sosialis". Sebaliknya, di negara lain pihak bergantung pada berbagai jenis dan lapisan masyarakat yang plural.



Konstitusi Dan Politik Kinerja.

Hubungan antara konstitusi dan penampilan politik terwujud dalam bentuk lain seperti sistem pemerintahan dan sistem prasidensial parlemen.



Presiden Sistem

karakteristik utamanya adalah presiden (eksekutif atas) dipilih untuk jangka waktu tertentu dan dilakukan melalui pemilihan langsung. Bentuk stabilitas pemerintahan eksekutif mumungkinkan.

Jika eksekutif dipilih langsung dan dia memiliki basis pemilih sendiri sehingga tidak tergantung pada badan legislatif. Dengan demikian presiden tidak mudah digulingkan oleh parlemen yang dapat menguasai mayoritas parlemen. Namun, pemisahan kekuasaan secara tegas presiden (eksekutif) dengan legisistif kekuasaan sering menghambat pelaksanaan program pemerintah. Apalagi jika parlemen tidak setuju dengan program pemerintah. Jika parlemen dikuasai oleh oposisi, pemerintah kemungkinan akan menjadi minoritas pamerintah. Situasi dimana partai menguasai hak eksekutif dan legislatif juga mungkin terjadi. Dalam keadaan ini jelas bahwa eksekutif lebih dominan, dominasi eksekutif bukan tanpa bahaya. Karena eksekutif dominan jika kelangsungan pemerintahannya mengancam untuk mengubah sistem non-demokrasi seperti demokrasi munjadi di Filipina.

Sistem Parlemen

sistem Parlementer cenderung lebih stabil dan efektif karena partai yang berkuasa di cabang eksekutif untuk mengontrol pemerintah dan kebijaksanaan Kabinet misalnya dapat menggunakan kekuasaan pemerintah untuk memperkuat posisi partai yang berkuasa

Comments

Popular posts from this blog

Pengertian Sistem Politik Komunis(totlitairan)

“Analisa Terhadap Rencana Penyelenggaraan Pemilu Serentak dari Perspektif Politik”

ANALISA APBN 2012 DAN 2013 YANG DINILAI MASIH BELUM BERPIHAK PADA RAKYAT